Infrastruktur perkotaan perlu dipandang lebih dari sekadar pemenuhan fungsi teknis. Infrastruktur juga dapat memberikan nilai sosial, ekonomi, ekologis, dan lingkungan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Lingkungan Indonesia (IATPI), Endra S. Atmawidjaja, dalam webinar “ Beyond Utility : Integrasi Infrastruktur dan Lanskap untuk Kota yang Lebih Berkualitas” yang diselenggarakan IATPI Jawa Barat bersama Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) Jawa Barat pada 12 September 2026 melalui Zoom Meeting.
Webinar ini menghadirkan Arieza Akbary Trieputra dari IATPI Jawa Barat dengan materi “ Public Service Infrastructure's Insight for Landscape and Infrastructure Integration ” serta Yasmina Azriani dari IALI Jawa Barat yang membawakan “ Beyond the Mitigation Layer: Redefining Landscape and Infrastructure as One System”.
Dalam sambutannya, Endra mengapresiasi terselenggaranya webinar kolaboratif tersebut. Ia menjelaskan bahwa konsep beyond utility mendorong perubahan cara pandang terhadap infrastruktur. Infrastruktur tidak sekadar hadir dan menjalankan fungsi teknis, tetapi juga perlu menciptakan multiple public values, mulai dari environmental value, ecological value, hingga social value.
Menurut Endra, cara pandang tersebut semakin relevan dalam konteks perkotaan yang merupakan sistem kompleks. Pendekatan sektoral dinilai tidak cukup untuk menjawab berbagai tantangan, termasuk risiko iklim dan ekologi. Karena itu, profesi teknik lingkungan dan arsitektur lanskap perlu memperkuat kolaborasi, termasuk dengan disiplin perencanaan dan rancang kota.
“Sebagai kompleks sistem, kita harus berpikir secara integrated. Di sini yang mendasari pentingnya kita harus berkolaborasi dengan paradigma baru: manusia, alam, infrastruktur,” ujar Endra.
Kolaborasi tersebut, lanjutnya, dapat dibangun dari hulu ke hilir, mulai dari pengolahan data dan analisis, strategi dan desain, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan. Menurutnya, terdapat banyak titik temu antara kompetensi teknik lingkungan dan lanskap yang dapat dikembangkan melalui kerja bersama.
Sebagai tindak lanjut, Endra mengusulkan penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) antara IATPI dan IALI, dengan kemungkinan melibatkan organisasi di bidang rancang kota. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui seminar atau simposium, pelatihan bersama, serta penyusunan buku yang mendokumentasikan praktik kolaborasi lintas disiplin di Indonesia.
Dokumentasi tersebut diharapkan tidak hanya memuat teori dari berbagai negara, tetapi juga mengangkat pengalaman dan praktik yang telah diterapkan di Indonesia. Berbagai pendekatan seperti nature-based solutions, green infrastructure, water-sensitive urban design, dan low-impact development dapat menjadi bagian dari karya bersama tersebut.
Endra berharap hasil diskusi hari ini tidak berhenti sebagai pertukaran gagasan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti menjadi kerja sama nyata. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan dan praktik yang menjadi inspirasi bagi pembangunan kota di Indonesia.