Persoalan infrastruktur lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencakup kelembagaan, partisipasi masyarakat, pembiayaan, dan teknologi yang saling berpengaruh.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum IATPI, Endra S. Atmawidjaja, saat menjadi narasumber dalam Webinar Isu dan Tata Kelola Infrastruktur Lingkungan yang diselenggarakan oleh Ecoedu.id pada 16 April 2026.
Akses air minum layak menjadi prioritas utama pembangunan infrastruktur lingkungan di Indonesia. Saat ini, baru 21% air minum yang aman untuk langsung dikonsumsi, sementara 91% tergolong layak. Artinya, hanya 19 dari 394 BUMD yang mampu menjamin keamanan air minum.
Layanan akses air limbah layak telah mencapai 82%, namun air limbah yang benar-benar aman masih berada pada angka 10%.
Menurut Endra, tantangan utama terletak pada fragmentasi kelembagaan dan kebijakan yang belum terintegrasi. Infrastruktur lingkungan perlu dipandang sebagai satu sistem yang saling terhubung dari hulu hingga hilir, bukan sebagai sektor yang berjalan sendiri-sendiri.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi melalui digitalisasi layanan, pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence (AI), serta penggunaan data untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Penerapan teknologi ini tetap perlu diimbangi dengan peran manusia guna menjaga aspek keadilan dalam pelayanan publik.
Endra juga menegaskan peran IATPI dalam memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sertifikasi profesi, pelatihan, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan, termasuk melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi.
Sebagai penutup, Endra menyampaikan bahwa pendekatan tata kelola harus bersifat holistik, mengintegrasikan aspek teknis, regulasi, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan infrastruktur lingkungan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat. Penataan tata kelola menjadi kunci, mencakup regulasi, kebijakan, hubungan antar lembaga, pemilihan teknologi yang tepat, serta keterlibatan aktif masyarakat.