Persoalan sampah di Indonesia dinilai tidak bisa hanya menunggu perubahan perilaku dari hulu. Diperlukan kombinasi antara upaya pengurangan sampah dan penerapan teknologi pengolahan yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) profesional agar penanganan sampah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Pengurus Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) di Jakarta, Kamis (15/1/2025).
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Umum IATPI Endra S. Atmawidjaja, Sekretaris Jenderal IATPI yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana, Bendahara IATPI yang juga merangkap sebagai Sesditjen Prasarana Strategis Essy Asiah, Direktur Pengembangan Profesi Berkelanjutan dan Pembinaan Anggota sekaligus Ketua LSP Teknik Lingkungan IATPI Tri Joko, Anggota BNSP Muhammad Nur Hayid, serta para Pengurus Pusat IATPI.
Dalam rapat tersebut, IATPI juga menegaskan kesiapan organisasi dalam mendukung pengelolaan persampahan nasional melalui penguatan kepasitas SDM yang profesional.
Ketua Umum IATPI Endra Atmawidjaja menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 3.800 insinyur lingkungan yang tergabung dalam IATPI dan aktif berpraktik secara profesional di berbagai proyek nasional.
“Sebanyak 3.800 tenaga profesional ini terlibat dalam proyek-proyek air minum, air limbah, persampahan, hingga pengendalian pencemaran lingkungan, baik konstruksi maupun nonkonstruksi,” kata Endra.
Sementara itu, Anggota Dewan Pakar IATPI Nofrizal Tahar menyampaikan bahwa penerapan teknologi waste to energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi energi merupakan pilihan yang semakin relevan, khususnya di kota-kota besar. Metode penimbunan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem landfill semakin sulit dilakukan akibat keterbatasan lahan dan tingginya biaya pengelolaan.
“Pilihan teknologi waste to energy merupakan lompatan yang paling tepat saat ini, terutama untuk wilayah metropolitan,” ujar Nofrizal.
Ia mencontohkan fasilitas waste to energy di Surabaya yang telah beroperasi sejak 2021 dengan kapasitas pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sekitar 6–7 megawatt. Selain itu, terdapat pula pilot plant di Bantar Gebang berkapasitas sekitar 100 ton per hari yang pernah dibangun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama pemerintah daerah.
Nofrizal menekankan bahwa keberhasilan penerapan teknologi pengolahan sampah sangat bergantung pada kesiapan SDM yang tersertifikasi agar operasional fasilitas dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dalam pembahasan isu lingkungan yang lebih luas, IATPI juga menyoroti pentingnya pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik dan limbah elektronik yang tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Limbah tersebut memerlukan penanganan yang tertelusur dari hulu hingga hilir (cradle to grave) guna mencegah pencemaran lingkungan baru.
“Kesadaran publik juga perlu dibangun agar limbah tidak masuk ke jalur pengolahan ilegal, karena itu justru akan menimbulkan persoalan lingkungan baru,” tambah Nofrizal.
Sekretaris Jenderal IATPI, Dewi Chomistriana, menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi, dengan tetap memperkuat kapasitas SDM di daerah.
“Pengelolaan sampah ke depan membutuhkan dukungan teknologi yang tepat dan SDM yang kompeten. Peran organisasi profesi seperti IATPI sangat strategis dalam mendukung pemerintah pusat dan daerah melalui pendampingan teknis dan penguatan kapasitas pelaksana di lapangan,” ujar Dewi.
IATPI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik melalui penguatan kompetensi SDM, penerapan teknologi yang tepat guna, serta implementasi kebijakan yang konsisten di lapangan guna mendukung transisi menuju ekonomi sirkular yang berkelanjutan.